PRO dan CONTRA Kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM secara telah diumumkan di Istana Merdeka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Senin malam (17/11/2014). Terakhir kali, harga BBM naik yaitu era pemerintahan SBY. Sebagai mantan presiden Indonesia, SBY yang juga memiliki pengalaman menaikkan harga BBM di era pemerintahannya, ia memberikan komentar atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Lewat akun twitter, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pendapat bahwa dalam mengeluarkan kebijakan pencabutan subsidi BBM, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada rakyat maupun kepada anggota legislatif. Dalam kicauannya, Senin setelah pengumuman yang disampaikan Jokowi, SBY bercerita sebelum pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM, wakil presiden Jusuf Kalla telah menghubungi dirinya. Kepada wakil presiden, ia menyampaikan kepada wakil presiden bahwa kenaikan harga BBM sebenarnya adalah sebuah wewenang pemerintah.

Selain itu SBY juga berbicara menanggapi program dana kompensasi bagi keluarga miskin yang terkena dampak harga BBM. Mantan presiden SBY  mendorong agar Jokowi bisa menjelaskan sumber dana program tersebut dan prosedur menentukan keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin.

“Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kepada DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tegas SBY menyudahi komentarnya menanggapi kenaikan harga BBM.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan setuju dengan alasan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Namun, ia menilai Jokowi-JK kurang tepat dalam memilih waktu untuk menaikan harga BBM.

Politikus PAN itu mengatakan, urusan menaikan harga BBM merupakan kewenangan penuh dari pemerintah. Ia pun yakin jika pemerintah Jokowi-JK telah mempunyai hitung-hitungan tersendiri agar mengalihkan subsidi BBM ke bidang lain.

"Itu kan dasar alasannya," ujarnya, Selasa (18/11).

Namun, mantan Menteri Kehutanan ini mempertanyakan mengapa BBM harus dinaikan saat ini. Sebab saat ini menurutnya harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.

"Menurut saya alasannya tepat, hanya apakah saat ini menaikkan BBM timingnya tepat? Kan harga (minyak) lagi turun," katanya.

Selain itu, Ia juga mempertanyakan besaran Kenaikkan yang digunakan. Menurutnya pemerintah harus menjelaskan secara detail akan hal tersebut. "Kemudian besarannya 2000, itu juga kenapa, harus dijelaskan," ujarnya.

Ia juga mengatakan harusnya dalam urusan postur anggaran, pemerintah  membahas bersama DPR. Karena menurutnya ada kelebihan APBN yang lalu.

Terlepas dari semua hal yang ia pertanyakan diatas, ia mengaku sependapat apabila alasannya agar subsidi tepat sasaran. Hanya saja faktor Timing yang ia sesalkan.

Kesimpulan

            Kenaikan BBM memang dirasa meresahkan masyarakat mengingat dampak yang dihasilkan oleh kenaikan BBM yang bisa membuat semua harga naik. Presiden telah mempertimbangkan segala hal hingga beliau berani menaikan harga BBM. Subsidi untuk BBM akan dialokasikan untuk fasilitas-fasilitas negara. Menurut saya ini adalah langkah yang baik untuk membangun Indonesia yang lebih cerdas. Memperbaiki infrastruktur dan memperbanyak angkutan umum masal adalah hal yang tepat. Apalagi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Ibukota. Masyarakat harusnya mendukung langkah Presiden baru Indonesia.

Sumber:

http://www.indoberita.com/2014/11/186633/komentar-sby-atas-kenaikan-harga-bbm-rezim-jokowi/

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/18/nf7xru-ketua-mpr-alasan-jokowi-naikkan-harga-bbm-tepat-tapi-waktunya-tidak

Kode Etik Auditor antara Konsep dan Kenyataan

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

A.   Prinsip Etika, disahkan oleh Kongkres

1.      Tanggung Jawab Profesi

2.      Kepentingan Publik

3.      Integritas

4.      Objektivitas

5.      Prinsip Kelima  Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

6.      Kerahasiaan

7.      Perilaku Profesional

8.      Standar Teknis

B.   Aturan Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan

C.   Interpretasi Aturan Etika, dibentuk oleh Himpunan

Pelanggaran Kode Etik Auditor

1.      Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih  pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam  pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan  pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang  berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi  pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.

Sumber: http://www.antaranews.com/view/?i=1153914935&c=EKU&s=

           

PT KAI sebagai suatu lembaga memang memiliki kewenangan untuk menyusun laporan keuangannya dan memilih auditor eksternal untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan tersebut. Tetapi, PT KAI tidak boleh mengabaikan dimensi organisasional  penyusunan laporan keuangan dan proses audit. Ada hal mendasar yang harus diperhatikannya sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Auditor eksternal yang dipercayai harus benar-benar memiliki integritas serta  prosesnya harus terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validitasnya, dalam hal ini PSAK dan SPAP.

Selain itu, auditor eksternal wajib melakukan komunikasi secara  benar dengan komite audit yang ada pada PT Kereta Api Indonesia guna membangun kesepahaman (understanding) diantara seluruh unsur lembaga. Selanjutnya, soliditas kelembagaan diharapkan tercipta sehingga mempermudah penerapan sistem pengendalian manajemen di dalamnya. Secara tidak langsung, upaya ini menunjang perwujudan tanggung  jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas sebagai salah satu pengampu kepentingan

2.      Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono

September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifnya.Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat  perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke  pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.

Sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3732/font-size1-colorff0000bskandal-penyuapan-pajakbfontbr-kantor-akuntan-kpmg-indonesia-digugat-di-as

           

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono juga melibatkan kantor akuntan publik yang dinilai terlalu memihak kepada kliennya. Pada kasus ini KPMG melanggar prinsip intregitas dimana dia menyuap aparat pajak hanya untuk kepentingan kliennya, hal ini dapat dikatakan tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya. Selain prinsip tersebut, akuntan juga telah melanggar prinsip obyektivitas hingga ia bersedia melaukan kecurangan. Di sini terihat bahwa ia telah berat sebelah dalam memenuhi kewajiban profesionalnya.

auditor forensik : Mahkluk Apakah Itu

A.     Pengertian Audit Forensik

Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), forensic accounting / auditing merujuk kepada fraud examination. Dengan kata lain keduanya merupakan hal yang sama, yaitu:

“Forensic accounting is the application of accounting, auditing, and investigative skills to provide quantitative  financial information about matters before the courts.”

   Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan.

          Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

	Audit Tradisional	Audit Forensik
Waktu	Berulang	Tidak Berulang
Lingkup	Laporan Keuangan secara umum	Spesifik
Hasil	Opini	Membuktikan fraud (kecurangan)
Hubungan	Non-adversarial	Adversarial (Perseteruan hukum)
Metodologi	Teknis Audit	Eksaminasi
Standar	Standar Audit	Standar Audit dan Hukum Positif
Praduga	Professional Scepticism	Bukti Awal

B.      Tujuan Audit Forensik

Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat.

Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivitasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan dimaksud.

C.      Praktik Ilmu Audit Forensik

1.      Penilaian risiko fraud

Penilaian risiko terjadinya fraud atau kecurangan adalah penggunaan ilmu audit forensic yang paling luas. Dalam praktiknya, hal ini juga digunakan dalam perusahaan-perusahaan swasta untuk menyusun sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan dinilainya risiko terjadinya fraud, maka perusahaan untuk selanjutnya bisa menyusun sistem yang bisa menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya fraud tersebut.

2.      Deteksi dan investigasi fraud

Dalam hal ini, audit forensik digunakan untuk mendeteksi dan membuktikan adanya fraud dan mendeteksi pelakunya. Dengan demikian, pelaku bisa ditindak secara hukum yang berlaku. Jenis-jenis fraud yang biasanya ditangani adalah korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, illegal logging, dan sebagainya.

3.      Deteksi kerugian keuangan

Audit forensik juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan menghitung kerugian keuangan negara yang disebabkan tindakan fraud.

4.      Kesaksian ahli (Litigation Support)

Seorang auditor forensik bisa menjadi saksi ahli di pengadilan. Auditor Forensik yang berperan sebagai saksi ahli bertugas memaparkan temuan-temuannya terkait kasus yang dihadapi. Tentunya hal ini dilakukan setelah auditor menganalisa kasus  dan data-data pendukung untuk bisa memberikan penjelasan di muka pengadilan.

5.      Uji Tuntas (Due diligence)

Uji tuntas atau Due diligence adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang , ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan. Uji tuntas ini biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap hukum atau peraturan.

D.     Proses Audit Forensik

1.      Identifikasi masalah

Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

2.      Pembicaraan dengan klien

Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.

3.      Pemeriksaan pendahuluan

Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahulusan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.

4.      Pengembangan rencana pemeriksaan

Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.

5.      Pemeriksaan lanjutan

Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

6.      Penyusunan Laporan

Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah:

1)      Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

2)      Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan.

3)      Simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut.

E.      Kualitas Akuntan Forensik

Robert J. Lindquist membagikan kuestioner kepada staf Peat Marwick Lindquist Holmes,

tentang kualitas apa saja yang harus dimiliki seorang akuntan forensic,ialah :

1.      Kreatif

Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu bukan merupakan situasi bisnis yang normal

2.      Rasa ingin tahu

Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi

3.      Tak menyerah

Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh

4.      Akal sehat

Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan

5.      Business sense

Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi di catat.

6.      Percaya diri

Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan, sehingga dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela)

F.       Penerapan Audit Forensik

1.      Kecurangan bisnis atau kecurangan pegawai:

·            Transaksi tidak sah.

·            Manipulasi laporan keuangan.

2.      Investigasi kasus kriminal:

·       Money-laundering.

·       Kejahatan asuransi.

3.      Perselisihan antar pemegang saham atau partnership.

4.      Kerugian bisnis atau perusahaan.

5.      Perselisihan perkawinan.

Perbedaan Pajak PPh pasal 21, 22 dan 23

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No. 57 Tahun 2009.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/APBD, dan penjualan barang sangat mewah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

TANGGAPAN MANAJEMAN BANK TERHADAP IURAN OJK

TANGGAPAN MANAJEMAN BANK TERHADAP IURAN OJK

SEJARAH OJK

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

TUJUAN OJK

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

TUGAS DAN WEWENANG

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

melakukan penunjukan pengelola statuter;

menetapkan penggunaan pengelola statuter;

menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

memberikan dan/atau mencabut:

izin usaha;

izin orang perseorangan;

efektifnya pernyataan pendaftaran;

surat tanda terdaftar;

persetujuan melakukan kegiatan usaha;

pengesahan;

persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

DAMPAK PERISTIWA POLITIK TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH & IHSG

DAMPAK PERISTIWA POLITIK TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH & IHSG

Ekonom: Dampak Pilkada Lewat DPRD, Investor Jadi Enggan Masuk ke Indonesia

Performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah tertekan dalam beberapa hari ini. Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai menjadi salah satu pemicu anjloknya IHSG dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto menyebut, pelaku pasar merespon negatif keputusan sidang paripurna DPR tersebut. Sebab, pengesahan RUU Pilkada dianggap akan mengganggu roda pemerintahan mendatang.

“Terjadilah capital outflows dan akhirnya potensi pertumbuhan ekonomi terganggu. Investor pun ogah menanam modalnya di sini,” kata Ryan kepada Kompas.com, Senin (29/9/2014).

Ryan mengungkapkan, sebagian investor pun masih wait and seealias menunggu hingga kondisi sosial politik terkendali. Sehingga, kondisi pasar keuangan baik IHSG maupun nilai tukar rupiah yang cenderung melemah seperti saat ini masih akan terus berlanjut. “So, hingga akhir tahun ini pasar keuangan domestik akan berada dalam tekanan,” ujar Ryan.

Berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah di pasar spot siang ini sempat merosot ke posisi Rp 12.192 per dollar AS. Level ini merupakan posisi terendah sejak 5 Februari 2014 lalu, yang berada pada Rp 12.194 per dollar AS.

Adapun IHSG pada perdagangan sesi pertama berhasil bangkit setelah sempat terpuruk di bawah level 5.100, dengan ditutup naik tipis 0,58 poin ke posisi 5.233,15. IHSG sempat turun 49 poin ke posisi 5.082,73. Namun menjelang akhir perdagangan sesi pagi, indeks berhasil merangkak menembus level hijau.

IHSG Anjlok 40 Poin Pasca Terpilihnya Pimpinan MPR

Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpangkas 40 poin pasca pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kekhawatiran lambatnya pertumbuhan ekonomi global juga memberi sentimen negatif.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah di posisi Rp 12.235 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan kemarin di Rp 12.185 per dolar AS.

Pada perdagangan preopening, IHSG anjlok 40,421 poin (0,80%) ke level 4.992,420. Sedangkan Indeks LQ45 jatuh 10,126 poin (1,19%) ke level 842,275.Membuka perdagangan, Rabu (8/10/2014), IHSG terjun 53,917 poin (1,07%) ke level 4.978,924. Indeks LQ45 amblas 11,484 poin (1,35%) ke level 840,917.

Koalisi Merah Putih (KMP) kembali memenangkan persaingan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kali ini, koalisi yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (Demokrat) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut memenangkan persaingan dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR.

KMP sukses memenangkan Paket B yang terdiri dari Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, dengan para wakilnya Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang sebagai pimpinan MPR yang baru setelah memenangkan voting sebanyak 347 suara berbanding 330 suara.

Itu artinya, KMP sukses menguasai parlemen dengan menempatkan kader-kadernya pada posisi pimpinan MPR dan DPR. Pelaku pasar yang selama ini cenderung mendukung KIH mulai mengamankan portofolio dengan melepas saham.

Rupiah dan IHSG Langsung Menguat

MedanBisnis - Jakarta. Nilai tukar rupiah di pasar uang menguat 170 poin seiring respons positif pasar terhadap perkembangan politik di tanah air setelah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto yang menjadi rivalnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Ini merupakan pertemuan pertama mereka setelah Pilpres lalu.

Rupiah ditransaksikan pada 12.090 per dolar AS, jauh lebih baik dibanding posisi sebelumnya yang mencapai 12.260 per dolar AS. "Sentimen positif didominasi dari dalam negeri, kondisi politik sebelumnya yang memanas sudah mulai kondusif. Adanya pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto membuat psikologis investor yakin kedepannya terhadap pasar investasi," kata analis dari Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong, di Jakarta Jumat (17/10). Namun menurut kurs tengah Bank Indonesia rupiah masih berada pada 12.222 per dolar AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melonjak 77,332 poin ke level 5028,946 setelah ada sentimen positif dari dalam negeri. Bahkan mengawali perdagangan kemarin pagi, IHSG naik tipis 6,565 poin (0,13%) ke level 4.958,179 di tengah melemahnya bursa-bursa regional. Aksi beli investor domestik menahan IHSG di zona hijau.

Lukman mengatakan pekan depan, susunan kabinet pemerintahan baru akan kembali menjadi perhatian pelaku pasar keuangan di dalam negeri. Diharapkan, kabinet pemerintahan baru nanti diisi oleh sosok yang sesuai dengan kemampuannya.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa sentimen politik ini hanya bersifat sementara, pelaku pasar juga harus mencermati kondisi ekonomi global yang cenderung melambat."Melambatnya perekonomian global tentu akan berdampak juga pada Indonesia," ucapnya.

Tetapi David Sumual, ekonom BCA mengatakan perkembangan politik akhir-akhir ini memang membawa angin segar bagi para pelaku pasar. "Pak Jokowi sudah bertemu dengan Pak Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar), dan pimpinan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Sekarang bertemu dengan Pak Prabowo. Ini tentu sangat baik," paparnya.

Penguatan Rupiah-IHSG Efek Sesaat Pelantikan Jokowi

JAKARTA - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistioningsih mengatakan, penguatan nilai tukar rupiah terhadap USD serta melesatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pasca pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sesaat.

"Sentiment sesaat, problemnya enggak semudah itu. Yang akan datang yang perlu dihadapi Pak Jokowi itu BBM, defisit transaksi berjalan. Dan perlu realisasi programnya, ini langkah awal positif," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Senin (20/10/2014).

Dia menuturkan, menguatnya nilai tukar rupiah dan IHSG ini juga dibantu pertemuan antara Jokowi dan rivalnya Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Kalau enggak ada pertemuan enggak seoptimis sekarang penguatannya. Rekonsiliasi Jokowi menjelang pelantikan dan Prabowo hadir dalam pelantikan ini dukungan positif dan direspon baik pelaku pasar," tutur Lana.

Sementara, Kepala Ekonom BTN Agustinus Prasetyantoko mengungkapkan bahwa pelantikan Presiden RI ke-7 Jokowi memang membawa dampak positif terhadap rupiah dan IHSG.

Namun, pada dasarnya yang ditunggu pasar adalah komposisi kabinet Jokowi dan para personil yang akan mengisi kursi para pembantu Presiden tersebut.

"Ada memang satu fase sudah dilalui, Presiden resmi dan yang ditunggu itu yang penting komposisi kabinet, pasar masih menunggu personilnya. Kalau mengembirakan menguat lebih jauh," jelasnya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada hari ini ditutup terapresiasi sejalan dengan makin menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan awal pekan ini.

Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap USD berdasarkan data Bloomberg hari ini berakhir pada level Rp12.032 per USD. Posisi tersebut terapresiasi 56 poin dibanding penutupan Jumat (17/10/2014) di level Rp12.110 per USD.

tanggapan pesta rakyat

Pesta Rakyat Pelantikan Presiden Justru Bertentangan Dengan Jargon Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menilai, pesta rakyat yang semalam digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, bertentangan dengan jargon yang selama ini diutarakan Presiden Jokowi.

Rachmawati --yang sering berbeda pendapat dengan kakak kandungnya itu-- memberi ilustrasi menurut sejarah. Waktu Soekarno --ayahnya-- diangkat sebagai pesiden pertama Indonesia, sang proklamator itu cuma memestakan dirinya dengan hanya makan sate di pinggir jalan.

Soekarno saat itu sudah mendapat pengawalan dari Polisi Pengawal Presiden dan mendapat aturan sesuai protokoler masa itu, namun dia memilih tetap memakan sate.

Menurut Rahmawati, ada cara yang lebih baik dan bermartabat bila melakukan syukuran atas pelantikan Jokowi sebagai presiden ketujuh Indonesia.

Jokowi melaju ke kursi gubernur DKI Jaya dan kemudian ke Indonesia 1 memakai PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya. Dalam banyak kesempatan di muka publik, Jokowi tampil sangat takzim kepada Megawati.

"Memang itu pesta rakyat, tapi bukan begitu, ini karena menghabiskan anggaran yang dimobilisasi sedemikian rupa oleh pendukung-pendukungnya,"